Untuk mempercepat proses perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 yang membentuk Satuan Tugas untuk memiliki tugas khusus dalam hal ini. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan mendorong perkembangan wilayah tersebut menjadi pusat investasi yang berkembang pesat.
Menurut Pasal 4, tugas dari Satuan Tugas adalah sebagai berikut:
Untuk mempercepat perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara, kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan, data, serta dokumen yang diperlukan.
Kami berkomitmen untuk mengembangkan langkah-langkah strategis dan terobosan yang mempercepat perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara.
Menetapkan rencana akselerasi untuk mendapatkan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara.
Untuk mempercepat proses pengadaan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara, dibutuhkan sinergi yang kuat antara kementerian/lembaga dalam pengambilan kebijakan.
Kami berusaha untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha di seluruh Nusantara.
Struktur organisasi dari Satuan Tugas terdiri dari seorang ketua yang adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta anggota yang berasal dari berbagai Kementerian dan Lembaga.
Menteri Sekretaris Negara adalah jabatan penting dalam pemerintahan sebuah negara.
Menteri Dalam Negeri
Minister of Finance
Menteri Perhubungan adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sektor transportasi di negara ini. Tugasnya termasuk merencanakan dan mengawasi kebijakan, proyek, dan layanan yang terkait dengan transportasi untuk memastikan efisiensi dan keselamatan bagi masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pejabat teratas dalam bidang perencanaan pembangunan di Indonesia.
Menteri Publik dan Perumahan Rakyat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kepala Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sekretaris Kabinet
Pegawai Kepala Kejaksaan Agung
Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah posisi yang paling prestisius dalam militer Indonesia.
Kepolisian Negara merupakan elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia, tugasnya adalah memimpin semua kegiatan dan operasi di seluruh negeri untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Bertanggung jawab atas banyak hal, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah orang yang terpercaya, profesional, dan bertanggung jawab.
Ketua dari Badan Informasi Geospasial
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan posisi yang sangat penting dalam pemerintahan. Tugasnya adalah untuk mengawasi dan memantau pengeluaran keuangan serta pembangunan di negara ini.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.
Satuan Tugas dapat bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, pakar, akademisi, atau pihak lain yang dianggap perlu untuk menyelesaikan tugasnya. Ketua Satuan Tugas akan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap bulan atau jika diperlukan sesuai dengan Pasal 9. Kami bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan ini tetap berada di jalur yang benar dan untuk melaporkan kemajuan kepada Presiden secara teratur.
Dengan Keppres No.14 Tahun 2023 yang diterapkan, diharapkan dapat memberikan pedoman untuk penyelenggaraan Satuan Tugas yang bertujuan mempercepat perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara.
