Kerjasama dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terus ditingkatkan untuk memerangi kegiatan keuangan ilegal secara menyeluruh, dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya ini dengan sinergi yang kuat demi kesejahteraan bersama.
Satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga negara, telah mengadakan pertemuan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal seperti investasi ilegal dan pinjaman online.
PASTI merupakan kerjasama antara beberapa lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi.
Banyak Kementerian dan lembaga di Indonesia yang berperan penting dalam mengatur dan memajukan bidang sosial, perdagangan, komunikasi dan informasi, koperasi dan UKM, investasi, keamanan negara, serta transaksi keuangan. Di antara mereka adalah Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal Lembaga/Kementerian Investasi, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Friderica sadar bahwa pihaknya tidak dapat melawan kegiatan keuangan ilegal dengan sendirinya. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Kami memerlukan kerjasama dari penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Saat ini, kami terus meningkatkan upaya penegakan hukum dengan menutup aplikasi yang digunakan serta menutup rekening bank dan nomor telepon pelaku yang dicurigai.
